Portal Informasi Indonesia, laman resmi Pemerintah Republik Indonesia.

Satu Data Indonesia bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sektor dan lembaga pemerintah di Indonesia ke dalam satu platform terpusat. Portal ini memudahkan akses masyarakat terhadap informasi data pemerintah.

Satu Data Perdagangan merupakan portal akses data yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan RI.

Portal Garuda merupakan garba rujukan digital yang dikembangkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang menyediakan akses terhadap berbagai sumber informasi ilmiah dan akademik yang diproduksi di Indonesia, termasuk jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah lainnya.

iPusnas merupakan aplikasi perpustakaan digital nasional yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Pengguna dapat mengunduh aplikasi iPusnas, mendaftar, dan meminjam koleksi yang tersedia secara bebas.  

Perpustakaan Nasional RI melanggan berbagai bahan perpustakaan digital online seperti jurnal, ebook, dan karya-karya referensi online lain. Lakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk memanfaatkan layanan ini.

Ruang Buku Kominfo merupakan aplikasi perpustakaan digital yang disediakan oleh Kementerian Kominfo.

Perpustakaan dikbudristek merupakan layanan yang menyediakan akses terbuka dan daring kepada publik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

SIBI adalah Sistem Informasi Perbukuan Indonesia yang dikelola oleh Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undangan.

BPS (Badan Pusat Statistik) menyediakan dan memenuhi kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara RI merupakan database dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani oleh Presiden. Juga memuat status peraturan perundang-undangan yang telah dicabut atau diubah.